Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kulon Progo dan Kodim 0731 Kulon Progo Jalin Sinergitas Wujudkan Pemilu Damai

Bawaslu Kulon Progo dan Kodim 0731 Kulon Progo Jalin Sinergitas Wujudkan Pemilu Damai

Kulon Progo – Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajaran sekretariat lakukan audiensi dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0731 Kulon Progo, Rabu (13/09/2023). Audiensi dilakukan untuk menjalin silaturahmi dalam rangka perkenalan pimpinan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo periode 2023-2028 sekaligus membangun sinergitas persiapan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Marwanto menyampaikan maksud dan tujuannya agar Kodim dan Bawaslu bisa menjaga kondusifitas, keamanan dan kedamaian selama tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. “Kami harap adanya sinergitas bersama antara Bawaslu dan Kodim 0731 dalam menjaga keamanan di wilayah Kulon Progo guna mewujudkan pemilu dan pemilihan yang damai,” ujar Marwanto.

Marwanto menambahkan, netralitas TNI agar selalu dipegang teguh dan dijaga di wilayah Kodim 0731 Kulon Progo dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Tak hanya itu, Marwanto minta adanya koordinasi terkait anggota TNI yang baru bergabung maupun yang sudah purna tugas untuk disampaikan. Hal ini erat kaitannya dengan pengawasan alih status TNI dapat diakomodir dengan baik.

Komandan Kodim (Dandim) 0731 Kulon Progo, Letkol Arh Viki Herwandi menyambut baik maksud audiensi Bawaslu Kulon Progo mewujudkan pemilu yang damai. Kodim 0731 Kulon Progo siap mengawal keamanan dan menjaga kondusitifas di wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan menjaga hingga ke desa melalui pengamanan oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa).

“Kodim 0731 Kulon Progo siap mendukung pemilu yang damai dengan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kulon Progo hingga ke desa-desa. Akan kami tugaskan Babinsa menjaga keamanan dan kenyamanan warga desa,” tegas Viki. “Kami terus mengupayakan menjaga netralitas di lingkungan Kodim 0731 Kulon Progo agar tidak terjadi potensi pelanggaran di jajaran TNI,” tambah Viki.