Bawaslu Kulon Progo Terima Kunjungan Australian Embassy Jakarta Untuk Memperkuat Kualitas Demokrasi Indonesia

Kulon Progo – Jumat (17/02/2023) Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menerima kunjungan dari Australian Embassy Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, tim dari Australian Embassy Jakarta yang terdiri dari Sarah Schmitt, Linda Kelly, dan Philips Vermonte meminta  masukan dari Bawaslu Kabupaten Kulon Progo terkait dukungan Democratic Resilience (DemRes) yang bisa diberikan kepada Bawaslu Kulon Progo sebagai upaya agar Pemerintah Australia dapat lebih baik lagi mendukung Indonesia dalam memperkuat ketahanan demokrasi.

Democratic Resilience (DemRes) merupakan program yang dilaksanakan Pemerintah Australia melalui mitra pelaksana program tersebut yaitu the International Foundation for Electoral Systems (IFES) dan the Asia Foundation (TAF), dimana program ini bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan-pendekatan atau model-model kegiatan yang dapat memperkuat institusi dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Program DemRes ini akan berakhir pada bulan Juni 2024, dan setelah hampir 2 tahun program ini berjalan, Pemerintah Australia sedang melakukan Independent Strategic Review (ISR) untuk mengevaluasi capaian dan hasil pembelajaran dari program. Selain itu, ISR ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa opsi yang potensial untuk dilakukan oleh Pemerintah Australia dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kebijakan, institusi, dan praktek-praktek terkait demokrasi di Indonesia kedepan.

Diskusi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan Australian Embassy Jakarta membahas terkait tantangan maupun peluang dalam Pemilu 2024. Panggih Widodo, anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyampaikan salah satu tantangan dalam Pemilu 2024 adalah bagaimana melakukan pencegahan terhadap politik uang, mengingat tidak mudah untuk menjerat pelaku politik uang. “Bawaslu Kulon Progo akan selalu mengedepankan pecegahan terhadap politik uang, terlebih ke depan tidak menutup kemungkinan adanya tindakan politik uang dengan sistem non tunai, tentu ini menjadi tantangan dalam pengawasan Pemilu 2024,” ujar Panggih.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Kulon Progo menjelaskan berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dan tokoh dari berbagai elemen masyarakat agar sosialisasi regulasi Pemilu dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Australian Embassy Jakarta menyampaikan apresiasi terkait berbagai upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kulon Progo yang dinilai memiliki pendekatan yang begitu strategis. Australian Embassy Jakarta juga memberikan gambaran agar dalam upaya pencegahan, Bawaslu Kulon Progo dapat menyusun sebuah riset atau penelitian.