Penguatan Kelembagaan dan Konsolidasi Demokrasi Jadi Fokus Bawaslu Kulon Progo

Kulon Progo – Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyampaikan sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan selama pekan ini dalam penyampaian amanat pada apel pagi hari senin (10/2/2026). Beberapa hal yang disampaikan tersebut meliputi audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, konsolidasi demokrasi, serta percepatan penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (LIP) dan video kelembagaan sesuai instruksi Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Kulon Progo menegaskan bahwa penyusunan video kelembagaan menjadi prioritas utama karena memiliki batas waktu pengumpulan pada akhir Februari 2026. Video tersebut dinilai penting sebagai bentuk dokumentasi dan representasi kinerja lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat. “Video kelembagaan ini harus menjadi perhatian bersama karena merupakan wujud nyata kinerja lembaga selama ini. Oleh karena itu, perlu dibahas lebih awal agar menghasilkan konsep yang matang, terstruktur, dan mampu menggambarkan capaian Bawaslu Kulon Progo secara komprehensif,” tegas Ketua Bawaslu Kulon Progo.

Selain itu, kegiatan konsolidasi demokrasi melalui audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu dan pemilihan yang transparan serta berintegritas.

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kulon Progo juga menekankan pentingnya keberlanjutan pengelolaan arsip. Ia mengingatkan bahwa target penghapusan arsip pada tahun ini harus segera dipersiapkan guna mencegah penumpukan dokumen, terutama menjelang tahapan pemilu dan pemilihan mendatang. Pengelolaan arsip yang tertib dan sistematis dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas kerja organisasi, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan ketersediaan data yang terkelola dengan baik.

Melalui berbagai agenda tersebut, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berkomitmen memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi tahapan pengawasan demokrasi ke depan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga profesionalitas dan integritas lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu secara optimal.