Bawaslu DIY Jadikan Hasil Monev Keterbukaan Informasi Bahan Evaluasi

awaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkuat kapasitas PPID dengan menjadikan hasil penilaian monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik sebagai bahan pembelajaran. Pembahasan bersama Komisi Informasi (KID) DIY pada Selasa (10/11/2026) itu bertujuan menjaga capaian keterbukaan informasi di seluruh jajaran pengawas pemilu di DIY.. Pembahasan itu berlangsung bersama Komisi Informasi (KID) DIY dan menghadirkan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY, Senin (09/11/2026).

Ketua Bawaslu DIY Muh Najib menyebut Bawaslu DIY selama ini konsisten meraih kualifikasi informatif. Ia mengingatkan agar capaian itu tidak membuat lembaga cepat puas. “Bawaslu DIY sudah langganan kualifikasi informatif. Tapi harus ada sesuatu yang terus mendorong capaian-capaian kita, karena sebagai lembaga publik kita dituntut memberikan layanan prima,” ujar Najib.

Najib menilai keterbukaan informasi layak menjadi warisan terbaik lembaga. Ia menekankan bahwa peningkatan hingga ke tingkat kabupaten/kota harus menjadi kerja bersama. “Legacy yang terbaik adalah prestasi keterbukaan informasi. Seluruh kabupaten/kota sudah meningkat. Ini kerja kolektif, tidak mungkin hanya menggantungkan pada staf,” katanya.

Narasumber dari KID DIY, Wawan Budianto, menjelaskan bahwa monev tidak hanya menilai pengisian kuesioner. Komisi Informasi juga menilai kualitas informasi yang disajikan di media sosial dan situs web, apakah sudah sesuai standar atau belum.

Menurut Wawan, aspek kualitas informasi mendapat bobot paling tinggi, yakni 45 persen. Kecepatan respons dari admin juga dinilai, dengan pemberitahuan maksimal H+3 dan ketepatan notifikasi berbobot 35 persen. Situs web dan media sosial menjadi bagian dari evaluasi kelembagaan badan publik.

Wawan mengingatkan bahwa nilai sempurna bukan satu-satunya tujuan. Menurutnya, kepuasan pemohon informasi jauh lebih penting. “Jangan merasa puas. Belum tentu mampu mencapai nilai 100. Yang terpenting adalah kepuasan pemohon informasi, bahwa penyelenggara pemilu itu mudah diakses,” tuturnya.

Sementara itu Koordinator Divisi PP dan Datin Bayu Mardinta Kurniawan menyatakan evaluasi ini beriringan dengan upaya mengoptimalkan kerja pengawasan dan penguatan kapasitas. Menurutnya, penguatan itu penting agar kinerja kelembagaan terus meningkat.

Bayu berharap pengelolaan data historis kelembagaan itu dapat diterapkan di tingkat kabupaten/kota. Ia menyebut pembahasannya akan berlangsung dalam beberapa kali rapat. “Mohon ini bisa diduplikasi oleh kabupaten, dan akan ada beberapa kali rapat,” ujarnya.

Selain itu, Bayu menyebut penguatan kapasitas PPID menjadi prioritas. Bawaslu DIY pun menyatakan kesiapan untuk terus terbuka kepada publik. “Kami beradaptasi dengan cara KID melakukan monev. Di sisi lain, kita juga siap terbuka,” katanya.