Bawaslu Kulon Progo Dorong Penguatan Fungsi Pengawasan dalam Evaluasi Pemilos Serentak 2026
|
Kulon Progo – Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos) Serentak Tahun 2026. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemilos Serentak Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Rabu (18/11/2026) di Media Center Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu menilai pelaksanaan Pemilos secara umum telah berjalan dengan baik, khususnya dalam membangun dinamika kampanye dan budaya demokrasi di lingkungan sekolah. Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama berkaitan dengan optimalisasi peran pengawas Pemilos.
Muh. Isnaini, anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, menyampaikan bahwa fungsi pengawasan dalam Pemilos belum berjalan secara optimal. Pengawas masih cenderung menjadi pelengkap dan belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagaimana mestinya. “Masih ada beberapa hal yang perlu kita benahi. Saat pelaksanaan Pemilos, misalnya, masih ditemukan alat peraga kampanye yang terpasang. Selain itu, fungsi pengawas belum berjalan optimal karena pembekalan atau bimbingan teknis yang diberikan belum cukup detail untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan,” ungkap Isnaini.
Ia juga menyoroti belum optimalnya pengisian formulir pengawasan oleh para pengawas di sekolah. Padahal, data dan informasi yang dihimpun melalui formulir tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dokumentasi pelaksanaan pengawasan Pemilos.
Berdasarkan data pelaksanaan Pemilos Serentak, terdapat peningkatan jumlah sekolah yang berpartisipasi dari 81 sekolah pada tahun 2025 menjadi 90 sekolah pada tahun 2026. Pada pelaksanaan tahun ini, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) tercatat sebanyak 29.006 pemilih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.287 pemilih menggunakan hak pilihnya atau mencapai tingkat partisipasi sebesar 94,07 persen. Bahkan, terdapat 49 sekolah yang berhasil mencapai tingkat partisipasi 100 persen, terdiri atas 36 SMP/MTs/sederajat dan 13 SMA/SMK/MA. Peningkatan jumlah sekolah peserta tersebut menunjukkan semakin luasnya jangkauan pelaksanaan pendidikan demokrasi melalui Pemilos di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo.
Lilih Kurniati dari Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kulon Progo, menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi kesempatan untuk memetakan berbagai kekurangan sekaligus merumuskan perbaikan bagi penyelenggaraan Pemilos tahun berikutnya. Ia mengapresiasi peningkatan partisipasi sekolah dalam pelaksanaan Pemilos 2026 yang dinilai turut berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran politik pemilih pemula.
Sejumlah masukan juga disampaikan oleh instansi terkait. Dinas Komunikasi dan Informatika menyoroti kendala aplikasi, khususnya penggunaan token dan perpindahan siswa ke sekolah baru. KPU Kabupaten Kulon Progo melalui Hidayatut Thoyyibah mendorong pembentukan help desk lintas pemangku kepentingan pada pelaksanaan Pemilos tahun 2027 mengingat tahapan pemilu sudah mulai berjalan sehingga KPU dan Bawaslu fokusnya sudah terbagi. Selain itu, Ida juga menyoroti tentang pentingnya penyesuaian tahapan, serta optimalisasi aplikasi. Sementara itu, Dinas Dikpora, Balai Dikmen, dan Kementerian Agama turut menyampaikan masukan terkait kalender pendidikan, jadwal kegiatan sekolah, serta persoalan data NISN.
Melalui evaluasi ini, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berharap pelaksanaan Pemilos berikutnya semakin berkualitas, tidak hanya dalam aspek teknis pemilihan, tetapi juga dalam membangun budaya demokrasi di lingkungan pendidikan. Penguatan pembekalan, kejelasan tugas, serta optimalisasi peran pengawas menjadi perhatian penting agar nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan secara nyata dalam setiap tahapan Pemilos.
Penulis : Rachmat