Bawaslu Kulon Progo Gelar Entry Meeting Reviu RKBMN 2028 dan Pemantauan Tindak Lanjut Audit

KULON PROGO — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan kegiatan Entry Meeting dalam rangka Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2028 serta Pemantauan Tindak Lanjut atas Temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Laporan Hasil Audit (LHA) Operasional Tahun 2025. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo ini menandai dimulainya rangkaian pengawasan dan penataan tata kelola barang milik negara serta akuntabilitas keuangan lembaga.

Kegiatan reviu dan pemantauan tindak lanjut ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, yakni mulai 11 hingga 14 November 2026, dan akan diakhiri dengan pelaksanaan Exit Meeting pada 13 November 2026. Pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Tahun 2026. Langkah ini krusial mengingat Satuan Kerja (Satker) Bawaslu Kabupaten Kulon Progo tergolong sebagai satker baru dalam konteks penyusunan RKBMN untuk tahun anggaran 2028.

Fokus utama pemeriksaan mencakup dua aspek penting, yaitu reviu kesesuaian RKBMN 2028 dengan regulasi yang berlaku serta pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Audit Operasional tertanggal 29 November 2025. Tim inspektorat wilayah 1 menekankan pentingnya memastikan seluruh rekomendasi dalam LHA telah ditindaklanjuti secara penuh dan didokumentasikan secara resmi melalui Berita Acara (BA) penyelesaian. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai kecukupan kelengkapan bukti (evidence) serta memberikan saran perbaikan bagi pengelolaan administrasi di lingkungan Bawaslu Kulon Progo.

Dari hasil pemantauan, terdapat enam rekomendasi yang menjadi fokus pemantauan, di mana pihak Bawaslu Kulon Progo menyiapkan pemenuhan dokumen bukti seperti penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa secara mandiri, form checklist pertanggungjawaban SPJ, hingga penataan pendaftaran pajak pada aplikasi SAKTI.

Sementara itu, terkait pengusulan RKBMN Tahun 2028, rapat membahas sejumlah pedoman strategis mengenai aset dan sarana prasarana. Hal tersebut mencakup kepastian status pemanfaatan gedung kantor, perencanaan pengadaan atau perpanjangan sewa gedung, hingga skema pengusulan hibah bangunan gedung pinjam pakai kepada pemerintah daerah. Di samping itu, diatur pula ketentuan kuota pengusulan kendaraan dinas jabatan maupun operasional, serta mekanisme pengusulan pemeliharaan BMN agar sesuai dengan aturan penganggaran yang berlaku.

Kegiatan entry meeting ini dihadiri oleh Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Staf Pengelola BMN Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, serta Tim Reviu dan Pemantauan Tindak Lanjut Inspektorat Wilayah 1 Bawaslu RI. Melalui proses evaluasi ini, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, tertib administrasi BMN, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.