Bawaslu Kulon Progo Rampungkan Reviu RKBMN 2028 dan Tuntaskan 100% Rekomendasi Audit APIP

KULON PROGO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo menggelar Exit Meeting Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2028 sekaligus Pemantauan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA) Operasional Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada Jumat (13/11/2026).

Rapat dihadiri Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, serta Tim Reviu dari Inspektorat. Pertemuan ini membahas capaian pengawasan internal (assurance) untuk memastikan tata kelola keuangan dan aset Bawaslu Kulon Progo berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Dalam pemaparannya, Ketua Tim Reviu menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi LHA Tahun 2025 dinyatakan tuntas 100%. Sebanyak enam temuan dengan 11 rekomendasi audit telah dilengkapi dokumen pendukung secara menyeluruh, termasuk bukti penyetoran pajak dan pembaruan Buku Pembantu Pajak. Hasil pemantauan ini akan dituangkan dalam Berita Acara resmi yang ditandatangani Inspektur Wilayah (Irwil) dan diketahui Inspektur Utama (Irtama).

Pengendali Mutu Tim Reviu, Pirgok, mengapresiasi komitmen Bawaslu Kulon Progo yang responsif dalam melengkapi dokumen tindak lanjut. Pengembalian atau penyetoran atas temuan audit bahkan telah diselesaikan sebelum LHA diserahkan. Pirgok juga mengingatkan bahwa status Bawaslu Kulon Progo yang kini telah menjadi Satuan Kerja (Satker) menuntut pertanggungjawaban anggaran yang ketat melalui Laporan Keuangan dan LAKIP.

Selain itu, Pirgok menyoroti evaluasi Dana Hibah Pilkada 2024. Ia meminta keselarasan jangka waktu penggunaan hibah dengan Pasal 2 Permendagri Nomor 54 diperhatikan dalam penyusunan klausul hibah pemilihan di masa mendatang.

Terkait penyusunan RKBMN T.A. 2028, Tim Reviu mengonfirmasi bahwa seluruh dokumen pendukung pengusulan Bawaslu Kulon Progo telah memenuhi persyaratan. Sejumlah usulan pengadaan aset disetujui, yakni tanah dan bangunan seluas 5.590 m² dengan skema pembelian, serta tanah dan bangunan seluas 671 m² dengan skema pembelian dan sewa. Usulan kendaraan dinas jabatan, kendaraan operasional roda empat (2 unit), roda dua (3 unit), dan kendaraan fungsional (2 unit) juga disetujui dengan skema sewa.

Menindaklanjuti sejumlah catatan teknis, Bawaslu Kulon Progo siap memperkuat koordinasi antarinstansi. Langkah tersebut meliputi komunikasi intensif dengan Pemerintah Daerah terkait status pinjam pakai bangunan 2028–2032 serta usulan pemeliharaan BMN/BMD pada RKAKL, agar perencanaan anggaran dan penataan aset T.A. 2028 berjalan optimal.