Darurat Politik Uang", Bawaslu Kulon Progo Gandeng Tokoh Agama
|
KULON PROGO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo memanfaatkan masa pascatahapan dengan mengambil langkah strategis untuk menjaga integritas demokrasi di Bumi Binangun. Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto, M.Si., melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kulon Progo, Drs. H. Wasiludin, pada Minggu (29/03) di Kaligintung Temon.
Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan implementasi langsung dari tugas kenegaraan. Marwanto menjelaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk pelaksanaan Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilu di Masa Pascatahapan. Instruksi ini menekankan pentingnya pengawas pemilu untuk tetap aktif merajut komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat pasca-tahapan demi menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi yang berkelanjutan.
Kondisi Darurat Politik Uang
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Marwanto mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena politik uang yang kian mengakar. Ia menegaskan bahwa melihat pengalaman Pemilu 2024, dapat dikatakan kita berada dalam status "darurat politik uang". Menurutnya, metode pengawasan teknis dan penegakan hukum dari penyelenggara saja tidak akan cukup tanpa adanya landasan etis dan religius dari masyarakat.
"Kami di Bawaslu memiliki keterbatasan jangkauan. Namun, para tokoh agama memiliki kedekatan emosional dan spiritual dengan umat atau pemilih. Kita butuh gerakan yang masif untuk menyadarkan masyarakat bahwa politik uang adalah racun yang mencederai demokrasi," ujar Marwanto.
Kolaborasi Strategis dan Masif
Marwanto berharap adanya kolaborasi konkret di mana pesan-pesan antipolitik uang dapat disisipkan secara masif dalam setiap ceramah, pengajian, maupun pertemuan keagamaan. Hal ini selaras dengan semangat Instruksi Bawaslu RI untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di akar rumput melalui peran aktif tokoh masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Drs. H. Wasiludin menyambut baik inisiatif Bawaslu. Ia sepakat bahwa tokoh agama memiliki tanggung jawab moral untuk mengedukasi umat agar tidak terjebak dalam pragmatisme politik. "Politik uang mencederai nilai kejujuran. Kami siap bersinergi dengan Bawaslu untuk menyuarakan bahwa suara rakyat adalah amanah yang tidak boleh diperjualbelikan," tegas Wasiludin.
Kunjungan ini diharapkan menjadi pemantik bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih berani menolak segala bentuk suap politik, demi melahirkan pemimpin yang berintegritas bagi masa depan daerah.
