Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Kulon Progo Diskusikan Pendidikan Pemilih Pemula bersama Ketua MGMP PKN

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan Ketua MGMP PKN Kabupaten Kulon Progo pada Senin, 23 Februari 2026 di SMAN 1 Kokap, Kulon Progo. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda Bawaslu pada masa post elektoral untuk memperkuat pengawasan partisipatif melalui sektor pendidikan. Fokus utama diskusi adalah penguatan pendidikan bagi pemilih pemula di lingkungan sekolah menengah.

Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kulon Progo, Muh. Isnaini, menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan membangun sinergi dengan para guru PKn dalam memberikan pemahaman demokrasi kepada siswa. Menurutnya, pemilih pemula merupakan kelompok strategis sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu. “Pemilih pemula di lingkup sekolah menengah sangat rentan menjadi objek para calon untuk mendulang suara, sehingga perlu dibekali sejak dini agar tidak terjerumus pada praktik money politik, isu SARA, hoaks, maupun ujaran kebencian,” ujarnya.

Ia menambahkan, Bawaslu memandang pendekatan langsung ke sekolah sebagai langkah pencegahan yang efektif. Sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka dinilai mampu membangun kesadaran kritis siswa terhadap potensi pelanggaran pemilu. Dengan demikian, pendidikan demokrasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga membentuk sikap dan integritas pemilih pemula.

Kasubag Pengawasan Bawaslu Kulon Progo, Ade Irfan Santosa, turut memaparkan rencana teknis program yang dikemas dalam kegiatan “Bawaslu Goes to School”. Ia menyampaikan bahwa sebelumnya Bawaslu telah berkomunikasi dengan Balai Dikmen Kulon Progo untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. “Secara teknis, kami akan masuk dalam kelas PKn, bisa per kelas atau digabung dalam satu aula, dengan materi seputar demokrasi dan kepemiluan, termasuk macam-macam pelanggaran pemilu,” jelasnya.

Materi yang akan disampaikan mencakup isu-isu aktual seperti politik uang, SARA, hoaks, dan ujaran kebencian yang kerap muncul dalam proses pemilu. Bawaslu berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada penyampaian materi, tetapi juga menghasilkan produk edukatif dari siswa. “Output yang kami harapkan adalah lahirnya konten pencegahan dari para siswa, bahkan di akhir pembelajaran bisa dibuat lomba pembuatan konten pencegahan,” tambah Ade Irfan.

Ketua MGMP PKN Kabupaten Kulon Progo, Dr. R. Sudarsana, menyambut baik pelaksanaan konsolidasi tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap program pendidikan pemilih pemula. Ia menilai kegiatan ini relevan dan berdampak positif bagi siswa, khususnya dalam membangun kesadaran demokrasi sejak dini. “Pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan ini, hanya teknisnya perlu dibahas lebih lanjut agar pelaksanaannya efektif,” ungkapnya.

Dalam diskusi tersebut, Dr. Sudarsana juga menyoroti tantangan besar dalam pencegahan politik uang di tengah masyarakat. Ia menyebut kondisi saat ini cukup riskan, bahkan terdapat informasi bahwa calon tertentu telah memetakan suara pemilihnya. “Pemilih pemula memang riskan dan mudah terkontaminasi politik uang, sehingga memang dibutuhkan pembekalan dan pemahaman sejak dini untuk mencegah praktik tersebut,” tegasnya.

Melalui konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Kulon Progo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan dunia pendidikan. Sinergi antara pengawas pemilu dan tenaga pendidik diharapkan mampu mencetak pemilih pemula yang kritis, berintegritas, dan berani menolak segala bentuk pelanggaran pemilu. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Kulon Progo secara berkelanjutan.