Perkuat Sinergi Antarlembaga, Bawaslu Kulon Progo Gelar Rakor Layanan Hukum Pemilu dan Pemilihan
|
Kulon Progo – Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menggelar Rapat Koordinasi Layanan Hukum Pemilu dan Pemilihan di Media Center Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini menjadi forum koordinasi dan diskusi bersama pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan hukum serta memperkuat sinergi antarlembaga.
Rapat koordinasi dihadiri perwakilan KPU Kabupaten Kulon Progo, Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, Polres Kulon Progo, serta jajaran Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Pembahasan meliputi ruang lingkup layanan hukum Bawaslu, mulai dari advokasi, konsultasi dan telaah hukum, keterbukaan informasi melalui JDIH, hingga penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Muh. Isnaini, menyampaikan bahwa pencegahan merupakan langkah utama Bawaslu untuk menekan potensi pelanggaran dan sengketa. Namun, upaya tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan sosialisasi dan keterbukaan informasi agar masyarakat memahami tugas serta kewenangan Bawaslu.
"Pencegahan harus menjadi langkah utama dalam pengawasan Pemilu. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang memadai mengenai proses dan hasil penanganan pelanggaran. Karena itu, sosialisasi regulasi dan informasi hukum perlu terus kita tingkatkan melalui berbagai media agar masyarakat mengetahui apa yang telah dilakukan Bawaslu," ungkap Isnaini.
Ia menambahkan bahwa penyampaian informasi hasil penanganan pelanggaran masih menghadapi tantangan ketika tindak lanjutnya menjadi kewenangan lembaga lain. Salah satunya terkait pelanggaran netralitas ASN dan pamong, di mana penjatuhan sanksi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga diperlukan agar informasi tindak lanjut dapat tersampaikan kepada masyarakat.
Dalam diskusi, perwakilan Polres Kulon Progo, Heri, menekankan pentingnya peningkatan pengawasan Bawaslu, baik secara langsung di lapangan maupun secara administratif. Kejelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antarlembaga juga diperlukan agar penanganan permasalahan hukum dapat berjalan sesuai tugas masing-masing.
Sementara itu, perwakilan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, Yoris, menyampaikan dukungan terhadap penguatan layanan hukum Bawaslu dan membuka peluang kolaborasi melalui pendidikan politik. Ia juga mendorong peningkatan edukasi masyarakat melalui berbagai media, termasuk konten informatif mengenai proses penanganan pelanggaran agar masyarakat lebih memahami peran dan kinerja Bawaslu.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berharap terbangun koordinasi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan hukum. Penguatan konsultasi, advokasi, keterbukaan informasi, dan edukasi hukum diharapkan mampu mendukung pencegahan permasalahan hukum serta mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dan berkepastian hukum.
Penulis : Riga