Langkah Awal Persiapan Bentuk Satker, Bawaslu Kulon Progo Koordinasi dengan KPPN Wates

Kulon Progo – Operator keuangan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta staf keuangan Bawaslu D.I.Yogyakarta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan petugas KPPN Wates dalam rangka pembentukan satuan kerja (satker) baru. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 25 Juli 2025, bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates.

"Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan administratif dan teknis dalam proses pembentukan satker yang akan dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo," ujar Mutia Utami, perwakilan staf keuangan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Selama pelaksanaan kegiatan, operator keuangan beserta kepala sekretariat dan bendahara pengeluaran pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berdiskusi aktif dengan jajaran KPPN mengenai berbagai aspek penting yang harus dipenuhi agar proses pembentukan satker berjalan lancar sesuai regulasi yang berlaku.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Fajar Pramukti, menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk sinergi antara Bawaslu DIY  dan kabupaten/kota agar proses pembentukan satker tidak hanya tepat waktu, tetapi juga tepat prosedur. "Kami berharap Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dapat menjalankan proses pembentukan satker ini dengan lebih baik, minim kendala, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Dalam kegiatannya, jajaran KPPN Wates melakukan verifikasi dan validasi data referensi aplikasi serta pengajuan pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Proses tersebut nantinya akan berkaitan dengan pemisahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sebelumnya masih menginduk dengan Bawaslu DIY.

"Sebagai calon satker, ada beberapa hal yang perlu dipastikan sejak awal. Mulai dari kelengkapan dokumen administrasi, penetapan pejabat perbendaharaan, hingga kesiapan sistem aplikasi seperti SAKTI dan OMSPAN. Kita akan bantu cek satu per satu agar tidak ada yang terlewat. Intinya, kami dari KPPN siap mendampingi dan memfasilitasi. Harapannya, saat Bawaslu Kulon Progo resmi menjadi satker, semuanya sudah siap jalan dan tidak ada kendala berarti di awal," ujar Ibu Sri Haryati , CSO KPPN Wates.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dapat segera memenuhi persyaratan teknis dan administratif sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugas sebagai satker secara mandiri dan optimal di masa yang akan datang.