Tindak Lanjuti Rakor DIY, Bawaslu Kulon Progo Matangkan Strategi 'Ngabuburit Pengawasan' dan Pengawasan PDPB

Kulon Progo - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo menyatakan kesiapan penuh untuk mengeksekusi program prioritas pengawasan tahun 2026. Hal ini dipastikan usai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) Bawaslu Kulon Progo beserta jajaran sekretariat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) P2H secara daring bersama Bawaslu D.I. Yogyakarta, Senin sore (9/2/2026). Rakor tersebut digelar dalam rangka menyamakan persepsi dan strategi teknis terkait instruksi Bawaslu RI mengenai pelaksanaan program "Ngabuburit Pengawasan", Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), serta prioritas pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di masa non-tahapan.

 Menanggapi hasil koordinasi tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) Bawaslu Kulon Progo, Muh Isnaini, menegaskan bahwa jajarannya telah bergerak cepat menyusun langkah taktis untuk menindaklanjuti instruksi Bawaslu RI. "Pada prinsipnya, Bawaslu Kulon Progo siap melaksanakan instruksi Bawaslu RI. Kesiapan rencana kegiatan sudah kami matangkan, baik untuk Ngabuburit Pengawasan maupun Pengawasan PDPB. Tinggal eksekusi teknis di lapangan sesuai jadwal yang sudah direncanakan," ujar Isnaini selaku Koordinator Divisi HP2H.

Sebagai bentuk konkret kesiapan tersebut, Bawaslu Kulon Progo telah menjadwalkan program "Ngabuburit Pengawasan" dengan pendekatan hibrida (daring dan luring) guna menjangkau berbagai segmen masyarakat selama bulan Ramadan mendatang. Untuk kegiatan daring, Bawaslu Kulon Progo akan menggandeng berbagai elemen strategis, baik komunitas maupun lembaga, yang telah menjalin kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Sementara untuk kegiatan luring (tatap muka), akan menyasar pemilih pemula dengan tajuk “Bawaslu Goes to School”. Isnaini menambahkan, program ini akan diawali dengan audiensi ke Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) untuk menyelaraskan jadwal program dengan kurikulum sekolah.

Terkait program P2P tahun 2026, Bawaslu Kulon Progo siap melaksanakannya di kantor sekretariat dengan target 40 peserta, sejalan dengan arahan Bawaslu RI yang menjadikan program ini prioritas nasional. Kegiatan diestimasi berjalan pada bulan Mei atau Juni 2026. Tak hanya itu, pengawasan PDPB juga terus digencarkan. Bawaslu Kulon Progo segera melakukan uji petik lanjutan ke tingkat kalurahan. Setelah menyasar Kalurahan Hargowilis, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo akan menyasar kalurahan-kalurahan lain guna memperoleh data potensi perubahan kependudukan yang akan diolah dan disampaikan sebagai Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Kulon Progo dalam rapat pleno PDPB Triwulan I Tahun 2026.