Audiensi ke Dinas Sosial, Bawaslu Kulon Progo Fokus Tiga Hal

Kulon Progo – Tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 yang semakin dekat menuntut Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan persiapan yang maksimal. Salah satunya adalah penguatan kerja sama antar lembaga untuk menguatkan pengawasan pemilu dan pemilihan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo adalah melakukan audiensi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. Audiensi tersebut menindaklanjuti Kesepakatan Bersama yang telah terjalin antara Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Dalam audiensi yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Januari 2022, Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Ria Harlinawati, S.I.P. M.A., didampingi Wagiman, S.Pd., M.H. yang merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Audiensi tersebut disambut oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Drs. Yohanes Irianta, M.Si yang didampingi oleh Hepy Eko Nugroho, S.P., M.M, yang merupakan Kepala Bidang Perlindunan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial dan Agus Sudarmadi, SST., M.PSSp., Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Fakir Miskin.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Ria Harlinawati menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan pamilu, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berusaha menjalin kerja sama dengan banyak pihak. Hal tersebut bertujuan agar ruang lingkup yang diawasi semakin luas namun juga mendalam.

“Dalam kerja sama dengan Dinas Sosial, nantinya kami berharap ada tiga hal yang dikerjasamakan, yaitu terkait sosialisasi pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas, sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih perempuan, dan netralitas bantuan sosial,” ucap Ria.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Drs. Yohanes Irianta, M.Si. menyambut baik dan siap mendukung. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa selama ini pihaknya selalu berkomitmen terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun netralitas dalam hal bantuan sosial (bansos). “Kedepan semoga kami bisa melibatkan KPKD, TKSK, PKH, dan Tagana untuk sosialisasi maupun memastikan netralitas dalam penyaluran bantuan sosial (bansos),” pungkasnya.