Bawaslu Kulon Progo Siapkan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
|
Kulon Progo -Bawaslu Kulon Progo kembali menggagas kerja sama dengan berbagai pihak. Setelah sebelumnya melaksanakan penandatanganan MoU dengan Karang Taruna Kulon Progo, saat ini Bawaslu Kulon Progo tengah mempersiapkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Pada 30 November 2021, Bawaslu Kulon Progo melaksanakan audiensi yang diterima langsung oleh Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutejo di Ruang Rapat Menoreh Kantor Bupati Kulon Progo. Dalam audiensi tersebut, Bupati Kulon Progo juga menghadirkan Organisasi Pemerintah Daerah yang rencana akan bekerja sama dengan Bawaslu Kulon Progo.
Terdapat 11 OPD yang direncanakan akan diajak bekerja sama oleh Bawaslu Kulon Progo yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan Bagian Hukum Setda Kulon Progo.
Dalam audiensi tersebut, Ria Harlinawati selaku Ketua Bawaslu Kulon Progo menyampaikan bahwa dalam rangka menyambut Pemilu dan Pemilihan 2024, Bawaslu Kulon Progo tengah mengoptimalkan upaya-upaya pencegahan, salah satunya adalah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. “Upaya-upaya pencegahan ini kami lakukan jauh hari sebelum Pemilu atau Pemilihan berlangsung. Dapat dikatakan bahwa saat ini kita sedang mempersiapkan amunisi sehingga nanti saat tahapan berjalan, kita sudah ‘siap tempur’,” tegas Ria.
Sutejo selaku Bupati Kulon Progo menyambut baik tawaran kerja sama oleh Bawaslu Kulon Progo. “Pemerintah memang memiliki tugas untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan. Harapan Bawaslu Kulon Progo untuk dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kulon Progo tentu kami apresiasi, karena kita semua mengingkan agar proses demokrasi di Kulon Progo berjalan dengan baik,” ujar Sutejo.
Selanjutnya Bawaslu Kulon Progo akan menyusun draft MoU dengan Bagian Pemerintah dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebelum nantinya MoU akan ditandatangi oleh Bupati Kulon Progo dan Ketua Bawaslu Kulon Progo.