“Memantapkan Jajaran Aparatur Pengawas dalam Mengawal dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu 2019”

Bawaslu Kulon Progo Hadiri Rakornas Bawaslu dengan tema

“Memantapkan Jajaran Aparatur Pengawas dalam Mengawal dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu 2019”

Bawaslu Kulon Progo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional yang bertema “Memantapkan Jajaran Aparatur Pengawas dalam Mengawal dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu 2019” dialaksanakan di Hotel Mercure Convention Centre Jakarta pada tanggal 9 s/d 11 Desember 2018. Acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI ini dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi se Indonesia serta Ketua Bawaslu dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Adapun sebagai narasumber dalam acara tersebut adalah Bawaslu RI, Kemendagri, Kemenkopolhukam, Polri, Kejaksaan Agung, serta KPU RI.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla menyampaikan beberapa hal diantaranya Jika ingin Pemilu 2019 sukses, maka pengawas pemilu harus lebih pintar dari yang diawasi agar pengawasan bisa berjalan efektif. Prinsip demokrasi adalah pemilihan langsung, dan Indonesia merupakan negara demokrasi nomor 3 setelah selandia. Seluruh aspek harus diawasi dengan baik, diperluas dan anggaran diperbanyak. Jusuf Kalla berharap Pemilu 2019 bisa menjadi Pemilu yang lebih berkualitas. Pengawasan pemilu harus dilakukan sefektif mungkin termasuk instrumen yang kadang dihack oleh orang lain bahkan di negara lain. Jusuf Kalla mengajak agai seluruh pihak menjaga kondisi pemilu Indonesia karena sejauh ini Pemilu di Indonesia paling aman di Asia jika dibandingkan dengan Pakistan, Filipina dsb. Bawaslu harus independen dan memiliki etika. Pemilu berhasil maka Bawaslu juga berhasil. Jusuf Kalla berharap terwujudnya pemilu yg adil, jujur, dan terbuka, serta independen dalam tindakan dan sikap. Jika itu sudah terwujud maka akan terjadi pemilu yang bermartabat dan kredibel yang nantinya juga akan melahirkan pemimpin yg bermartabat.

Adapun Wiranto (Menkopolhukam) selaku narasumber dalam acara tersebut menyampaikan beberapa hal diantaranya bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ke 3 di dunia. sehingga harapannya Pemilu 2019 nanti bisa menjadi pemilu yang kredibel. Dan untuk mewujudkan Pemilu yang kredibel maka seluruh aspek harus terawasi dengan baik. Dan inilah tugas Bawaslu. Partai Politik merupakan aktor dominan karena parpol adalah pihak yang merekrut pemimpin yang nantinya akan dipilih oleh rakyat. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019, Kemenkopolhukan sejauh ini telah berkoordinasi dengan para stakeholder (pemangku kepentingan) diantaranya adalah KPU, Bawaslu, TNI dan Polri, serta Kemendagri. Harapannya, tercapai output pemimpin yang berkualitas dan memiliki kompetensi. Namun demikian untuk mencapai output tersebut, maka pemilu harus tertib, aman, dan berkualitas. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi untuk menghasilkan output terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan mencapai outcomenya yatu indonesia sejahtera. Selain itu, salah satu yang terpenting dalam proses pemilu adalah keamanan. Jika Pemilu tidak aman maka pemilu tidak akan sukses, sehingga kita membuat indeks kerawanan pemilu untuk mengantisipasi hal tersebut.

Arif Sulistyanto, S.H., M.Hum. selaku Kabareskrim Polri juga menyampaikan bahwa Polri bekerja dalam satu sistem yang dikoordinir oleh kemenkopolhukam yang bertujuan agar bisa tercipta suasana Pemilu yang kondusif terutama saat hari pemungutan suara. Salah satu yang  dilakukan oleh pihak kepolisian adalah operasi mantab brata yang berfungsi untuk mengantisipasi konflik. Selain itu, kepolisian juga memberikan asistensi dalam penegakan hukum dengan tergabung di sentra gakkumdu. Hingga saat ini total lebih dari 600 penyidik seluruh Indonesia yang telah ditugaskan di Sentra Gakkumdu. Hingga saat ini jumlah laporan yang ditangani Sentra Gakkumdu sebanyak 97, dan hasilnya 78 bukan tindak pidana pemilu

Adapun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rahman menyampaikan bahwa kejaksaan perannya adalah sebagai penuntut umum. Saat ini kejaksaan sudah menugaskan jaksa-jaksa pilihan yang khusus untuk menangani pelanggaran pemilu. Seluruh jaksa yang ditugaskan di Sentra Gakkumdu sudah dilakukan pelatihan untuk menyamakan persepsi dan diberi buku saku, sehingga jaksa seluruh Indonesia yang ditugaskan di Sentra Gakkumdu memiliki panduan dan persepsi yang sama. Selain itu, jaksa yang ditugaskan di Sentra Gakkumdu juga profesional dan independen

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI Zaenuddin Amali menyampaikan ada 3 fungsi yang dimiliki oleh legislatif yakni fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi sudah dijalankan mulai saat pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan dasar penyelenggaraan pemilu 2019. Selain itu Komisi 2 juga melaksanakan rapat-rapat  konsultasi tentang PKPU dan Perbawaslu. Sedangkan untuk fungsi budgeting, komisi 2 melaksanakan dukungan anggaran terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019. Hingga saat ini tidak ada 1 rupiahpun usulan anggaran dr Bawaslu yang tidak kita setujui. Adapun untuk fungsi pengawasan, komisi 2 berkeliling ke daerah-daerah, dan jika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi akan kami tindak lanjuti.