Perempuan Perlu Mewarnai Dunia Politik agar Lebih Feminim

Dunia politik saat ini terkesan keras, bahkan pada peristiwa tertentu mempertontonkan kebrutalan. Simak saja aksi demonstrasi yang menjarah sejumlah rumah pejabat beberapa waktu lalu. Namun, kebrutalan dalam dunia politik sebenarnya tidak hanya dipertontonkan oleh kalangan akar rumput di masyarakat, melainkan juga dilakukan oleh para elite politik negeri ini. Simak saja berita korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh para politikus kelas kakap yang kerap menghiasi layar kaca dan media sosial.

Menyimak fenomena seperti ini, dipandang urgen bahwa dunia politik, terutama di tanah air, perlu diberi sentuhan peran perempuan. Sudah saatnya perempuan tampil mewarnai dunia politik agar lebih feminim. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto, saat menjadi narasumber sosialisasi pendidikan politik dengan tema "Peran Tokoh Perempuan dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Kerukunan di Masyarakat".

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kulon Progo di Joglo TP Karangsari, Pengasih, tersebut menghadirkan tiga narasumber. Selain Ketua Bawaslu Kulon Progo, hadir pula Aris Zurkhasanah (Anggota KPU Kulon Progo) dan Lucius Bowo Pristiyanto (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo). Peserta perhelatan tersebut adalah pengurus PKK tingkat kabupaten dan kapanewon se-Kulon Progo.

“Maskulinitas politik di Indonesia perlu diakhiri. Saatnya perempuan memaksimalkan perannya di dunia politik dan tata pemerintahan agar tampil dengan wajah lebih feminim,“ tegas Ketua Bawaslu yang juga pernah menjabat komisioner KPU Kulon Progo dua periode. Ia punya keyakinan jika perempuan tampil optimal mewarnai tata kelola pemerintahan dan politik, maka wajah politik akan menjadi lebih lembut, santun, dan mengurangi kesan negatif.

Marwanto menambahkan, peran perempuan dalam tata kelola pemerintahan dan politik tidak sebatas saat ada pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) saja. Namun, justru setelah usai pelaksanaan pemilu, para perempuan perlu aktif mengawal jalannya pemerintahan.

“Kehidupan berdemokrasi itu sebuah siklus. Di dalamnya ada tiga fase, yakni let’s vote, let’s voice, dan let’s choice. Let’s vote adalah saat pemilu, di mana masyarakat menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Let’s voice adalah masa setelah pemilu, di mana pemerintahan yang sah sudah terbentuk. Di masa ini, rakyat tidak boleh diam, harus mengawal jalannya pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Intinya, masyarakat harus menyuarakan aspirasinya. Di sinilah peran tokoh perempuan bisa dimaksimalkan untuk mengadvokasi aspirasi masyarakat,” pungkas Marwanto.